VIRALKALTIM– Rencana pembangunan rumah sakit di kawasan Muara Wahau mulai memiliki salah satu prasyarat penting, yakni ketersediaan lahan. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, menyebut pemerintah telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. Namun, realisasi proyek masih menunggu tahapan pengusulan anggaran.
Ketersediaan lahan menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan rencana pembangunan. Dengan adanya lokasi yang telah disiapkan, pembahasan selanjutnya dapat diarahkan pada kebutuhan pembiayaan serta tahapan pelaksanaan proyek.
Meski demikian, hingga wawancara berlangsung, usulan anggaran pembangunan rumah sakit tersebut belum diterima DPRD. Artinya, belum ada keputusan mengenai alokasi dana yang dapat digunakan untuk merealisasikan rencana tersebut.
Jimmi menjelaskan, peluang pembiayaan pembangunan masih dapat dibahas melalui skema tahun jamak atau multiyears (MY). Skema ini dinilai dapat menjadi salah satu alternatif apabila kebutuhan anggaran tidak memungkinkan dituntaskan dalam satu tahun anggaran.
“Kalau lahan, komitmen kita untuk menyediakan lahan sudah terbukti,” ujar Jimmi saat diwawancarai.
Ia menyebut periode 2028 hingga 2029 sebagai peluang waktu yang dapat dipertimbangkan untuk mendorong pembangunan rumah sakit tersebut. Meski demikian, pembahasannya tetap bergantung pada proses pengajuan anggaran dan kesepakatan dalam perencanaan pemerintah daerah.
DPRD, lanjutnya, pada prinsipnya membuka peluang untuk membahas usulan pembangunan apabila dokumen penganggaran telah disampaikan. Ketersediaan lahan yang sudah dipastikan diharapkan dapat mempermudah tahapan persiapan berikutnya.
“Belum ada usulan anggaran yang masuk, tetapi kalau bisa melalui multiyears, kita dorong di 2028 sampai 2029,” jelasnya.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya menambah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kutai Timur, khususnya kawasan Muara Wahau dan sekitarnya. Kehadiran rumah sakit diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat yang selama ini membutuhkan fasilitas kesehatan dengan kapasitas lebih lengkap.
Ke depan, kepastian penganggaran dan kesiapan tahapan pembangunan akan menjadi penentu kelanjutan rencana tersebut. DPRD berharap peluang pembahasan melalui skema multiyears dapat ditindaklanjuti setelah usulan resmi disampaikan pemerintah daerah.(Adv/mei)


















