VIRALKALTIM — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono, menegaskan bahwa program Sitisek (Sistem Anti Anak Tidak Sekolah) merupakan strategi utama pemerintah daerah dalam menghadapi tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Ia menyebut Sitisek lahir sebagai respons atas kondisi riil di lapangan yang menunjukkan masih banyak anak di Kutim belum mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Sitisek hadir sebagai terobosan agar tak ada lagi anak di Kutim yang tertinggal dalam hak pendidikannya,” ujar Mulyono.
Mengacu pada data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Maret 2025, terdapat 13.411 anak tidak sekolah di Kutai Timur.
Jumlah tersebut menjadikan Kutim sebagai daerah dengan ATS tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Mulyono mengatakan kondisi itu merupakan ancaman bagi masa depan pembangunan daerah.
“Ini bukan angka kecil. Dampaknya langsung ke kualitas SDM dan indeks pembangunan manusia,” tegasnya.
Program Sitisek, kata Mulyono, disusun dengan pendekatan sistematis mulai dari pendataan, penelusuran, intervensi sosial, hingga pengembalian anak ke sistem pendidikan formal dan non-formal. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pendidikan di Kutim telah dilibatkan dalam upaya ini.
“Kami bergerak dari sekolah, kecamatan, hingga desa. Semua terlibat, termasuk perangkat lokal,” tuturnya.
Selain itu, Sitisek juga menempatkan wilayah terpencil sebagai prioritas, mengingat sebagian besar ATS berada di daerah pedalaman, pesisir, dan perbatasan.
Upaya penjemputan langsung di lapangan dilakukan untuk memastikan anak-anak tersebut kembali mendapatkan akses belajar.
“Kami tidak menunggu mereka datang. Kami yang mendatangi mereka,” kata Mulyono.
Program ini juga sejalan dengan Asta Cita poin 4, yang menekankan pemerataan pendidikan nasional. Mulyono mengatakan bahwa semangat pemerataan itu menjadi dasar penguatan kebijakan Sitisek sebagai gerakan bersama.
“Kutim harus berada dalam ritme pembangunan nasional, dan Sitisek adalah bentuk komitmen itu,” ujarnya.
Mulyono berharap angka ATS di Kutim dapat ditekan secara bertahap melalui kolaborasi seluruh pihak. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi beban keluarga, melainkan menjadi hak yang harus dipenuhi.
“Kami ingin memastikan bahwa masa depan anak Kutim tidak terhambat lagi. Pendidikan adalah pintu utama,” pungkasnya.(dy)
