VIRAL KALTIM, KUTIM – Pada tahun 2018, angka kemiskinan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencapai 33.024 orang. Angka tersebut naik menjadi 35.310 orang pada tahun 2019. Terjadi peningkatan penduduk miskin sebesar 2.286 orang. Jika dipresentasikan, angka kemiskinan di Kutim meningkat 0,26 persen. Dari 9,22 persen di 2018 menjadi 9,48 persen pada 2019.
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutim, H Mahyunadi SE MSi dan H Lulu Kinsu menyiapkan program khusus untuk menekan angka kemiskinan. Yang mana, tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), koperasi, agribisnis, dan agroindustri.
Pertama, Mahyunadi-Kinsu akan memberikan program kemudahan kredit modal usaha UMKM dan pengembangan koperasi bagi masyarakat Kutim. Program itu disiapkan untuk menciptakan wirausaha baru guna menekan angka kemiskinan.
“Angka kemiskinan di Kutim meningkat. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang membuat sektor ekonomi terpuruk, pengangguran meningkat, dan industri tersendat. Namun di tengah situasi seperti ini, UMKM terbukti mampu bertahan. Ini yang harus kita perhatikan,” kata Mahyunadi.
Menurut Manyunadi, sebagai salah satu pilar penting sektor ekonomi nasional, napas UMKM perlu terus digenjot. Terutama saat terjadinya pelemahan ekonomi di masa pandemi Covid -19.
Mahyunadi menambahkan, sektor yang menjadi penyelamat Indonesia pada masa krisis moneter tahun 1998 itu mendapat perhatian khusus darinya. Tidak sekadar memberikan kemudahan modal, dia akan mendorong sinergitas pemerintah-swasta untuk merangkul UMKM.
“Pemerintah dan swasta juga bisa berkolaborasi membangun jaring pengaman agar ekonomi Kutim bisa terselamatkan. Melalui kemudahan kredit modal, UMKM bisa mengembangkan usahanya,” kata ketua DPRD Kutim 2014-2019 itu.
Pasangan nomor urut satu, Mahyunadi-Kinsu memiliki latar belakang berbeda. Mahyunadi berlatar belakang politisi bersih yang tiga periode menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD Kutim, dan sempat duduk menjadi anggota DPRD Kaltim. Sementara H Kinsu adalah cerminan pengusaha muda sukses yang mampu membuka lapangan kerja bagi ribuan masyarakat Kutim.
Program berikutnya adalah bantuan saprodi guna peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Program itu disiapkan Mahyunadi-Kinsu lantaran capaian produksi tanaman pangan, palawija, dan hortikultura belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kutim.
Selain itu, hasil tangkapan ikan, baik perikanan laut dan air tawar, belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Demikian juga dengan penanganan pasca panen belum optimal.
“Oleh karena itu, Mahyunadi-Kinsu akan mensejahterakan petani dan nelayan. Baik melalui kucuran modal usaha, pelatihan, dan pemberian fasilitas penunjang lainnya. Sehingga petani dan nelayan Kutim semakin produktif, dan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dapat dirasakan oleh masyarakat Kutim,” tambah H Kinsu.
Selain mendorong tumbuhnya wirausaha lokal, Mahyunadi-Kinsu juga memperjuangkan penyerapan tenaga kerja lokal. Penyerapan dilakukan di semua sektor, mulai dari pertambangan, minyak dan gas, kelapa sawit, dan sektor turunannya.
“Semua boleh berinvestasi di Kutim. Namun porsi pembagian tenaga kerja harus jelas. Ini yang saya tekankan. 70 persen tenaga kerja harus masyarakat Kutim, 30 persen sisanya silakan ambil dari manapun,” kata Mahyunadi lagi.
Pun demikian, Mahyunadi-Kinsu juga menyiapkan program pengembangan pariwisata dan budaya lokal. Pasalnya, pengelolaan pariwisata belum digarap maksimal. Padahal, Kutim memiliki beragam destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi.
“Berbagai infrastruktur penunjang akan dibangun. Mulai dari percepatan penyelesaian pelabuhan laut Sangatta, Bandara Sangkimah, hingga pembangunan jalan yang dapat mengoneksikan semua wilayah di Kutim. Selain itu, semua kawasan wisata akan dibenahi dan ditata sebaik mungkin untuk menarik wisatawan,” tambahnya.
Sementara H Kinsu kembali menambahkan, Mahyunadi-Kinsu juga akan mengembangkan program desa mandiri dan sejahtera. Program ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa.
“Percepatan pembangunan di tingkat desa seharusnya dilakukan agar roda perekonomian masyarakat semakin meningkat, dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata H Kinsu kepada masyarakat.
Bukan saja tentang kemajuan daerah dipicu oleh program pembangunan, kata dia, namun juga kesejahteraan masyarakat yang dapat menstimulus banyak sektor.
“Untuk memastikan hal itu kami memerlukan kerja kolosal dari segala pihak. Terutama partisipasi masyarakat,” jelasnya. (media center)
