VIRAL KALTIM, KUTIM – Berbagai persoalan langsung dihadapi H Mahyunadi SE MSi dan H Lulu Kinsu tatkala menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim). Salah satunya adalah tata kelola pemerintahan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dibutuhkan perubahan yang ekstrem.
Guna mewujudkan Kutim yang maju, mandiri, dan sejahtera, good governance menjadi modal utama. Sehingga penerapan e-government di bidang pelayanan publik dan e-budgeting di bidang anggaran harus direalisasikan. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) juga harus disiapkan dengan baik.
Untuk itulah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan berbasis elektronik, Mahyunadi-Kinsu sudah menyiapkan empat program utama.
1. Penerapan e-Goverment dan e-Budgeting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
“Untuk menciptakan good governance, penerapan e-goverment dan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan. Karena keduanya (e-goverment dan e-budgeting, Red.) menyangkut pelayanan dan pengawasan anggaran,” kata Mahyunadi.
Dengan e-government, masyarakat Kutim akan terbantukan dalam segala hal. Mulai dari pengurusan perizinan, dokumen, hingga kartu tanda penduduk (KTP). Mengingat luasnya wilayah Kutim, untuk itulah perlu dibuatkan suatu sistem yang mampu mempermudah keperluan masyarakat.
“Sekarang zaman sudah canggih. Semua bisa diakses melalui smartphone. Digitalisasi harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Bukan menyusahkan masyarakat,” tegas ketua DPRD Kutim 2014-2019 itu.
Terkait e-budgeting, sambung dia, adalah sistem informasi yang dibangun untuk menyusun anggaran. Ini digunakan untuk memfasilitasi proses perancangan anggaran tersebut. Sehingga akan mempermudah penentuan arah kebijakan pemerintah terkait anggaran.
Selain itu, keterbukaan atau transparansi menjadi tujuan utama penerapan e-budgeting. Setiap pihak yang berperan penting bisa mengakses data-data anggaran karena dokumentasi penyusunan anggaran pun telah tercatat dan tersimpan otomatis dalam sistem. Aplikasi program sudah disusun sedetail mungkin, sehingga setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bisa memasukkan rincian anggaran dengan cermat.
“Tujuan mengapa e-budgeting harus dilaksanakan adalah memudahkan penyusunan anggaran, meningkatkan kualitas anggaran, meningkatkan transparansi anggaran, mengintegrasikan dengan sistem informasi lainnya, serta memudahkan penyusunan laporan anggaran. Ini juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran,” bebernya.
2. Peningkatan Kualitas, Kapasitas, dan Kesejahteraan ASN
Mahyunadi mengungkapkan, dalam rangka menuju good governance, tidak hanya sistem yang diubah. Melainkan juga harus diperkuat oleh SDM yang andal. Yang mana, SDM tersebut adalah aparatur sipil negara (ASN).
“Untuk itulah, remunerasi secara profesional yang diimbangi dengan peningkatan kedisiplinan harus diterapkan. Makanya, peningkatan kualitas, kapasitas, dan kesejahteraan ASN harus dilakukan. Program Mahyunadi-Kinsu jelas. Perubahan harus dilakukan. Mulai dari pola pikir, sistem, kualitas, hingga kesejahteraan,” tegasnya.
Bahkan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN, Mahyunadi-Kinsu akan mendorong dilakukannya pelatihan dan peningkatan kualifikasi pendidikan bagi ASN. “Sehingga, ASN kita benar-benar mampu bersama-sama Mahyunadi-Kinsu untuk menjalankan roda pemerintahan,” katanya.
3. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Honorer Melalui Pengupahan UMK
Kutim tercatat sebagai kabupaten kaya. Namun nyatanya, gaji tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) atau honorer sangat tidak layak. Hanya sekitar Rp 1,2 juta per bulan. Bandingkan dengan gaji tenaga honor lulusan SMA di Pemprov Kaltim yang menerima sekitar Rp 2,7 juta per bulan dan untuk lulusan sarjana sekitar Rp 3 juta per bulan. Dengan pendapatan sekecil itu, tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Mahyunadi-Kinsu.
“Kalau kebutuhan skill dan kesejahteraan ASN meningkat, tenaga honorer kita digaji layak, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Maka kita dapat mengembalikan peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Insya Allah, Mahyunadi-Kinsu berkomitmen untuk itu,” tegas Mahyunadi.
Terkait TK2D ini, Mahyunadi-Kinsu tidak main-main. Gaji setara upah minimum kabupaten (UMK) sudah disiapkan. “Karena TK2D ini juga tulang punggung pemerintah, sudah seharusnya digaji dengan layak. Minimal harus standar UMK. Tidak boleh kurang. Ini menyangkut kehidupan si pegawai dan keluarganya juga,” tegasnya.
4. Mendorong Percepatan Penyelesaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Kawasan Industri Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)
Salah satu yang program paling krusial Mahyunadi-Kinsu adalah, mendorong percepatan penyelesaian pembangunan proyek strategis nasional di Kawasan Industri Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
“Kawasan Industri Maloy menjadi prioritas Mahyunadi-Kinsu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kutim. Melalui dukungan yang baik dengan partai politik (parpol) pendukung dan komunikasi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat, Kawasan Industri Maloy bisa segera diselesaikan,” tutup Mahyunadi.
Dengan dukungan dari koalisi partai politik (parpol) besar yang terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Amanat Nasional (PAN), semakin memudahkan Mahyunadi-Kinsu untuk membangun Kutim.
Apalagi total dukungan mencapai 23 kursi.
Di samping itu, enam dari delapan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim berada dalam gerbong Mahyunadi-Kinsu. Ini semakin mempermudah lobi-lobi pasangan ini ke pusat untuk menuntaskan berbagai proyek strategis nasional yang ada di Kutim.
Di tingkat provinsi, partai pengusung Mahyunadi-Kinsu adalah yang terbesar. Bahkan, Gubernur Kaltim Isran Noor adalah ketua Partai Nasdem Kaltim, partai yang mengusung pasangan ini.
Belum lagi dukungan dari partai pendukung seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sekadar diketahui, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi adalah ketua Gelora Kaltim.
Membangun Kutim ke depan tidaklah mudah. Di tengah meningkatnya angka kemiskinan, banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, kualitas pendidikan yang harus ditingkatkan, fasilitas kesehatan yang belum merata, hingga kesejahteraan masyarakat harus diselesaikan. Jika salah memilih pemimpin pada 9 Desember mendatang, harapan untuk menikmati program-program tersebut di atas akan sirna.
Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kualitas, pengalaman, dan paham dengan kondisi masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam rangka membawa Kutim untuk perubahan sangat dibutuhkan. Syaratnya adalah, pada tanggal 9 Desember mendatang, coblos nomor satu, Mahyunadi-Kinsu. (Media Center)
