VIRALKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, memperkuat intervensi terhadap keluarga berisiko stunting dengan menyasar langsung masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.
Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola penanganan Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim di Kantor Camat Kaliorang.
Langkah tersebut menjadi bagian dari rangkaian layanan jemput bola yang telah memasuki pelaksanaan keenam. Sebelumnya, program serupa telah menyasar wilayah Kecamatan Sangkulirang dan Kaubun. Di Kaliorang, berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA), terdapat 242 kepala keluarga yang masuk kategori berisiko stunting dan tersebar di tujuh desa.
Jumlah tersebut terdiri atas 47 keluarga di Desa Kaliorang, 38 keluarga di Desa Bukit Makmur, 10 keluarga di Desa Bukit Harapan, 27 keluarga di Desa Citra Manunggal Jaya, 62 keluarga di Desa Bangun Jaya, 41 keluarga di Desa Bumi Sejahtera, serta 17 keluarga di Desa Selangkau. Data itu menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan masing-masing keluarga.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah T, mengatakan persoalan stunting tidak dapat ditangani hanya oleh satu perangkat daerah. Menurut dia, penanganan keluarga berisiko membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, perumahan dan permukiman hingga pemerintah kecamatan dan desa.
“Perlukan kolaborasi, kerja sama semua lini, baik Dinas Kesehatan, ketahanan pangan, perkim, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kecamatan dan desa,” kata Yuriansyah.
Ia menjelaskan, intervensi terhadap keluarga berisiko stunting harus melihat berbagai faktor yang saling berkaitan. Pemerintah tidak hanya memperhatikan kondisi baduta dan balita, tetapi juga tingkat kesejahteraan keluarga, akses air bersih, ketersediaan jamban sehat, kondisi rumah, hingga keberadaan Rumah Layak Huni (RLH). Faktor kependudukan dan penggunaan kontrasepsi, termasuk kondisi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan risiko 4T, juga menjadi perhatian.
Menurut Yuriansyah, akurasi data menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran. Karena itu, DPPKB mendorong adanya sinkronisasi data bersama UPT Puskesmas serta pencatatan kontribusi berbagai pihak, termasuk perusahaan yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat di desa.
“Harapannya kegiatan ini membawa perubahan dan kebersamaan. Data juga harus disinkronkan dengan UPT Puskesmas. Kontribusi perusahaan kepada desa perlu dilaporkan agar dapat masuk dalam database penanganan stunting,” ujarnya.
Sekretaris Camat Kaliorang, Yosep Masan Kredok, menilai keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dan komitmen seluruh pihak. Pemerintah, kata dia, membutuhkan dukungan keluarga sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan persoalan pemenuhan gizi, kesehatan dan pola pengasuhan anak.
“Stunting itu bisa dikurangi apabila ada kesamaan yang baik dan kesadaran dari setiap warga masyarakat. Semua ini sukses apabila pertama kesadaran kita dan keinginan kita semua,” tegas Yosep.
Dalam layanan tersebut, DPPKB Kutim juga menyerahkan bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) dari Baznas Kutai Timur kepada sejumlah keluarga berisiko stunting. Bantuan untuk periode berikutnya akan disalurkan melalui petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan Kaliorang.
Selain bantuan makanan, kegiatan juga diisi dengan edukasi mengenai layanan penanganan KRS yang disampaikan JFT DPPKB Kutim Agustina. Sementara itu, Tenaga Ahli Tim Percepatan Penurunan Stunting (TA TPPS) Hendrik Cassanova memaparkan perkembangan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Anak Stunting (Genting).
Program jemput bola tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berkembang menjadi intervensi yang terukur dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan pemerintah daerah, desa, tenaga kesehatan, dunia usaha dan masyarakat, keluarga berisiko diharapkan mendapat penanganan sesuai kebutuhan sehingga upaya percepatan penurunan stunting di Kutai Timur semakin efektif.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Penyuluh KB, Bhabinkamtibmas, Kabid Penyuluhan dan Pergerakan DPPKB Kutim Yunita Ronting, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Ani Saida, Kabid Keluarga Berencana Mustika, para kepala desa, perwakilan Dinas Kesehatan, Perkim, Dinas Ketahanan Pangan, stakeholder, serta pejabat fungsional DPPKB Kutim.(adv/dy)
