VIRALKALTIM– Anggota DPRD Kutai Timur Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan, Yusri Yusuf, mendorong pembentukan panitia kerja (Panja) untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur di kawasan Taman Nasional agar dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Usulan tersebut disiapkan sebagai langkah memperoleh kepastian hukum atas pemanfaatan kawasan yang selama ini menjadi kendala pembangunan fasilitas umum.
Langkah itu ditempuh setelah Yusri bersama pihak terkait melakukan kunjungan ke Kementerian Kehutanan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat memberikan respons positif dan mempersilakan pihak daerah membentuk Panja sekaligus melengkapi persyaratan administrasi pengajuan kerja sama.
Yusri menjelaskan, salah satu dokumen utama yang diperlukan adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dokumen tersebut nantinya menjadi landasan hukum agar anggaran daerah dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur yang berada di dalam kawasan Taman Nasional.
“Silakan bikinkan panja, lengkapi persyaratan dan pengajuan proposal pengajuannya,” ujar Yusri.
Dalam pengajuan awal, terdapat 317 titik infrastruktur yang diusulkan, khususnya di wilayah Sangatta Selatan. Jumlah tersebut masih akan disesuaikan dengan memasukkan titik-titik di Kecamatan Teluk Pandan setelah sejumlah lokasi berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) dikeluarkan dari daftar.
Fasilitas yang diusulkan mencakup jalan, jembatan, sarana olahraga, pendidikan hingga rumah ibadah. Khusus pembangunan jalan, usulan diarahkan pada peningkatan akses yang sudah tersedia dan digunakan masyarakat, bukan pembukaan jalur baru.
“Yang jelas, PKS untuk memayungi APBD ini bisa masuk dulu untuk dimanfaatkan,” kata Yusri.
Melalui pembentukan Panja dan penyusunan PKS, Yusri berharap kebutuhan infrastruktur masyarakat di kawasan Taman Nasional dapat diperjuangkan melalui mekanisme kerja sama yang memiliki dasar hukum. Saat ini, pengajuan masih berada pada tahap penyiapan persyaratan dan proposal.(adv/mei)
