VIRALKALTIM – Perjanjian Kerja Sama (PKS) menjadi syarat penting agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur yang berada di kawasan Taman Nasional. Kepastian hukum melalui perjanjian tersebut diperlukan agar pembangunan fasilitas umum yang telah dimanfaatkan masyarakat dapat dilaksanakan tanpa terkendala status kawasan.
Anggota DPRD Kutai Timur Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan, Yusri Yusuf, menjelaskan bahwa pengajuan PKS merupakan langkah untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam membiayai peningkatan fasilitas yang sudah tersedia di kawasan tersebut.
Menurutnya, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah perbaikan infrastruktur yang telah digunakan sehari-hari, terutama akses jalan yang kondisinya membutuhkan peningkatan. Selama ini, status kawasan Taman Nasional menjadi salah satu kendala dalam penggunaan anggaran daerah untuk pekerjaan tersebut.
“Jadi seperti jalan yang sudah ada, dipakai masyarakat, itu kan tidak bisa ditingkatkan jadi semenisasi. Karena terkendala dengan wilayah kawasan,” ujar Yusri saat menjelaskan alasan perlunya PKS.
Ia menegaskan, skema yang diperjuangkan bukan untuk membuka akses jalan baru, melainkan meningkatkan kualitas jalur yang sebelumnya telah tersedia. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran diarahkan pada kebutuhan infrastruktur masyarakat tanpa memperluas pembukaan kawasan.
Selain menjadi dasar penggunaan APBD, PKS nantinya juga perlu mengatur kejelasan status aset hasil pembangunan serta pihak yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan apabila terjadi kerusakan. Hal tersebut penting agar tidak menimbulkan ketidakjelasan pengelolaan setelah pekerjaan selesai.
“Memang benar, tapi nanti di dalam PKS itu sudah disebutkan pastinya,” kata Yusri merujuk pada pengaturan tanggung jawab dan inventarisasi aset dalam perjanjian kerja sama.
Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai jangka waktu pelaksanaan maupun mekanisme perpanjangan PKS. Yusri menyebut, prioritas pengajuan masih diarahkan pada terpenuhinya payung hukum agar APBD dapat dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur di kawasan Taman Nasional.(adv/mei)
