VIRALKALTIM– Penurunan kemampuan keuangan daerah diperkirakan berdampak pada sejumlah program pembangunan di Kutai Timur, termasuk pekerjaan infrastruktur jalan. Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, menyebut keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah menyesuaikan target kegiatan dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
Salah satu pekerjaan yang berpotensi mengalami pengurangan volume ialah semenisasi jalan. Anjas mencontohkan, target pembangunan yang sebelumnya dapat mencapai 1.000 kilometer bisa saja turun menjadi 800 kilometer, bahkan 600 kilometer, apabila anggaran tidak mencukupi.
Angka tersebut merupakan gambaran kemungkinan penyesuaian, bukan target resmi yang telah ditetapkan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan akses dan aktivitas masyarakat.
“Kalau kemampuan keuangan daerah berkurang, tentu targetnya juga harus disesuaikan. Bisa saja yang tadinya 1.000 kilometer menjadi 800 atau 600 kilometer,” ujar Anjas.
Selain pembangunan fisik, kondisi anggaran juga berpengaruh terhadap kebijakan belanja pegawai. Pemerintah daerah tetap harus mengutamakan belanja wajib, terutama pembayaran gaji pegawai yang menjadi kebutuhan rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, rencana penambahan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun tenaga outsourcing perlu dihitung secara cermat. Setiap kebutuhan tambahan harus mempertimbangkan kemampuan APBD serta kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Anjas menilai penyesuaian belanja tenaga kerja tidak bisa hanya dilihat dari sisi penghematan. Keberadaan pekerja juga berkaitan dengan sumber penghasilan masyarakat yang perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“Kalau memungkinkan, tenaga outsourcing tetap dipertahankan karena itu menyangkut mata pencaharian orang. Tetapi semuanya harus melihat kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat memilah kebutuhan yang benar-benar mendesak sebelum menentukan pengurangan maupun penambahan tenaga kerja. Dengan perhitungan tersebut, efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan pekerjaan masyarakat dan kebutuhan pelayanan di setiap dinas.(adv/mei)


















