VIRALKALTIM– Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur 2027 diperkirakan mengalami penurunan dari usulan awal pemerintah. Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, menyebut angka anggaran yang semula diajukan sekitar Rp6,1 triliun berpotensi menyusut menjadi kurang lebih Rp5 triliun setelah melalui peninjauan.
Perubahan tersebut mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah yang tidak lagi memungkinkan penggunaan proyeksi awal. DPRD pun perlu melihat kemampuan pendapatan sebelum menetapkan besaran belanja dan program yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
Anjas menjelaskan, angka sekitar Rp5 triliun itu masih berupa perkiraan dan belum menjadi keputusan akhir. Pembahasan anggaran masih berlangsung sebelum ditetapkan bersama pemerintah daerah.
“Awalnya pemerintah mengajukan sekitar Rp6,1 triliun, tetapi setelah kita lihat kembali kemungkinan berada di angka Rp5 triliun,” kata Anjas.
Pengesahan APBD 2027 dijadwalkan pada 30 November 2026. Hingga penetapan tersebut, besaran anggaran masih dapat menyesuaikan hasil pembahasan serta perkembangan penerimaan daerah.
Salah satu faktor yang turut memengaruhi ruang fiskal Kutim ialah berkurangnya penerimaan dari sektor pertambangan, khususnya dana bagi hasil batu bara. Anjas menyebut penurunan tersebut berkaitan dengan kondisi keuntungan perusahaan tambang yang ikut melemah.
Ia menjelaskan, pembagian hasil tidak berlaku seragam untuk seluruh perusahaan. Skema penerimaan mengikuti ketentuan dan perjanjian yang berlaku pada perusahaan tertentu, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan daerah juga berbeda.
“Kalau keuntungan perusahaan tambang turun, bagian hasil yang diterima daerah juga ikut berkurang. Namun, itu bergantung pada ketentuan dan perjanjian masing-masing perusahaan,” ujarnya.
Berkurangnya pendapatan membuat pemerintah dan DPRD harus lebih cermat menentukan prioritas belanja. Sejumlah rencana pembangunan berpotensi terdampak karena pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Anjas menilai perhitungan yang lebih realistis diperlukan agar program yang ditetapkan tetap sejalan dengan kemampuan keuangan Kutim. Dengan begitu, penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan daerah membiayai setiap kebutuhan.(adv/mei)


















