VIRALKALTIM– DPRD Kutai Timur mendorong Dinas Perkebunan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas usaha perkebunan sawit. Pengawasan dinilai perlu dijalankan lebih optimal agar berbagai persoalan di sektor perkebunan dapat terpantau dan ditangani sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Anggota DPRD Kutai Timur Komisi B, Riduan, menyebut pengawasan perkebunan merupakan tugas perangkat daerah yang membidangi urusan tersebut. Karena itu, Dinas Perkebunan diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk terhadap kondisi yang berkembang di lapangan.
Menurut Riduan, DPRD memiliki peran untuk memantau pelaksanaan tugas dinas sekaligus mendorong agar pengawasan berjalan sebagaimana mestinya. Peran tersebut menjadi bagian dari fungsi legislatif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Seperti Dinas Perkebunan memang tugasnya untuk mengawasi. Kemudian DPR cuma memonitor,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembagian peran antara perangkat daerah dan DPRD perlu berjalan sesuai kewenangan. Dinas teknis menjadi pihak yang melaksanakan pengawasan secara langsung, sedangkan DPRD mendorong sekaligus memantau tindak lanjut dari pekerjaan tersebut.
Riduan menilai, penguatan pengawasan perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan kegiatan perkebunan dapat terus terpantau. Terlebih, pengawasan yang dilakukan secara konsisten dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan kondisi di lapangan.
DPRD, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pemantauan terhadap kinerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas sektor perkebunan. Dorongan kepada dinas teknis juga menjadi bagian dari upaya memastikan tugas pengawasan tidak hanya berjalan secara administratif.
“Kita lebih optimalkan lagi. DPRD di sini mendorong dinas,” katanya.
Melalui penguatan peran tersebut, Riduan berharap pengawasan perkebunan di Kutai Timur dapat berjalan lebih terarah. Dinas terkait diharapkan meningkatkan pelaksanaan tugasnya, sementara DPRD tetap mengawal melalui fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dengan demikian, pengawasan sektor perkebunan tidak hanya bertumpu pada satu pihak, tetapi berjalan melalui pelaksanaan tugas dinas teknis dan pemantauan dari DPRD sesuai kewenangannya.(adv/mei)


















