VIRALKALTIM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah, kembali menyoroti lambannya kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menurutnya belum berjalan optimal.
Ia menyebut bahwa sistem yang ada saat ini tidak mampu mendukung percepatan pengadaan sehingga banyak kegiatan daerah tertunda.
Menurut Ardiansyah, LPSE harus segera melakukan pembenahan internal karena beberapa proses yang seharusnya sudah rampung justru masih tertahan di tahap awal.
Ia menilai bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut mengingat waktu pelaksanaan program pembangunan sangat terbatas.
Ia menegaskan bahwa sejumlah kegiatan, termasuk program yang berkaitan dengan kerja dewan, masih belum bisa ditayangkan di sistem.
“Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan serius yang perlu ditindaklanjuti secara cepat dan terukur,” katanya.
Ardiansyah menilai bahwa kinerja LPSE yang tidak maksimal dapat berdampak pada serapan anggaran dan realisasi program pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan dalam sistem pengadaan bisa memicu efek domino terhadap agenda strategis pemerintah daerah.
Selain masalah keterlambatan, ia juga mengkritisi proses kerja LPSE yang dinilai tidak responsif terhadap kebutuhan dinas maupun lembaga yang ingin mempercepat pelaksanaan program. “Saya berharap LPSE segera melakukan evaluasi agar mekanisme kerja bisa kembali normal,” katanya.
Dengan tegas, Ardiansyah meminta agar pembenahan dilakukan tanpa menunda-nunda. Menurutnya, Kutai Timur membutuhkan sistem pengadaan yang cepat, transparan, dan efektif agar roda pembangunan tidak terhambat di level teknis. (dy/adv)
