VIRALKALTIM – Pembangunan asrama pelajar dan mahasiswa Kutai Timur di kawasan belakang STIPER Sangatta merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Kaltim Prima Coal (KPC). Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal pelajar dan mahasiswa asal Kutim yang menempuh pendidikan di Sangatta.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kutai Timur, Noviari Noor, menjelaskan pembangunan asrama tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan perusahaan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat daerah.
Menurut Noviari, fasilitas yang dibangun bukan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, tetapi juga pelajar asal Kutai Timur yang membutuhkan tempat tinggal selama menjalani pendidikan di Sangatta.
Lokasi asrama yang berada di belakang STIPER dinilai cukup strategis karena berada di kawasan pendidikan. Keberadaannya diharapkan dapat menjadi tempat tinggal bagi anak-anak Kutim yang melanjutkan pendidikan tanpa harus mencari hunian secara mandiri.
“Anggaran pembangunan asrama itu sebenarnya bagian dari komitmen CSR-nya KPC. Itu pembangunan asrama pelajar putra-putri,” kata Noviari.
Pemanfaatannya mencakup pelajar dan mahasiswa Kutim yang bersekolah maupun menempuh pendidikan tinggi di Sangatta. Noviari menyebut mahasiswa yang belajar di STIPER maupun STAIS dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai dengan ketentuan pengelolaan nantinya.
Selain menyediakan tempat tinggal, keberadaan asrama juga diarahkan untuk mendukung pelajar dan mahasiswa dari berbagai wilayah Kutim yang datang ke pusat pendidikan di Sangatta. Dengan demikian, fasilitas tersebut dapat menjadi tempat berkumpulnya penerima manfaat dari berbagai kecamatan.
“Jadi itu khusus untuk asrama pelajar, pelajar dan mahasiswa di Kutai Timur di Sangatta. Teman-teman adik-adik kita yang belajar ke Sangatta, ke STIPER, ke STAIS, itu boleh menggunakan itu,” ujar Noviari.
Untuk mekanisme pemanfaatan dan pengelolaan, pemerintah daerah menyebut pengaturannya akan melibatkan organisasi pelajar dan mahasiswa Kutai Timur. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat mengatur penggunaan fasilitas secara tertib sesuai kebutuhan penerima manfaat.(adv/mel)
