VIRALKALTIM- STIPER Kutim, berdiri sejak tanggal 30 Agustus 2001 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 163/D/2001.
STIPER keberadaannya dibawah naungan Yayasan Pendidikan Kutai Timur (YPKT) yang berdiri pada tahun 2001 berdasarkan akta notaris nomor 15 tanggal 8 Agustus 2001. Kemudian mengalami perubahan pertama tahun 2011 dengan akta notaris Nomor 46 tanggal 17 Januari 2011, dan perubahan kedua dengan akta notaris nomor 32 tanggal 9 Nopember 2011.
Secara resmi STIPER beroperasi pada tanggal 1 September 2001 dan tanggal tersebut selanjutnya dijadikan hari jadi STIPER.
Beberapa persoalan terus terjadi hingga kini dalam dunia pendidikan dengan beberapa alasan yang sama di setiap tahunnya, yaitu masalah anggaran. “Saya berasumsi bahwa hal ini pemerintah tidak serius atau perhatian dalam dunia pendidikan saat ini,” ujar Ashan Putra Ketua HMI Cabang Sangatta.
Bahkan bergantinya setiap masa jabatan pimpinan daerah terkhususnya Bupati dan Wakil Bupati belum bisa memberikan jawaban dan solusi pada STIPER.
“Bagaimana kita mau maju dalam dunia pendidikan, kesejahteraan dosen dan staf saja tidak terpenuhi. Tentu ini berimbas pada pelayanan kegiatan belajar mengajar hingga mahasiswa pun terkena dampaknya,” tegas Alumni STIPER tersebut.
Tentu ini menuai kritik dan evaluasi beberapa kalangan, tidak terkecuali HMI Cabang Sangatta. Yang melihat permasalahan yang sama di setiap tahunnya. Apakah Pemerintah Daerah serius menangani persoalan dunia pendidikan di KUTIM.
Bahkan di tahun 2021, STIPER Kutim dikabarkan terancam bubar. Tentu hal ini menjadi tamparan bagi Dunia Pendidikan dan Pemerintah Daerah Khususnya.
“Tolong kalo masih punya muka, sebagai pemangku kebijakan dan masih punya kekuasaan diperhatikan dunia pendidikan terkhususnya STIPER Kutim. Jangan jadikan dunia pendidikan sebagai formalitas dan hanya menganulir segelintir ‘kepentingan’ kelompok,” katanya.
Ia berharap ada niat baik dari Pemkab Kutim, agar serius dalam menyelesaikan persoalan yang hampir setiap tahun menjadi keresahan bagi para tenaga pengajar. Apalagi baru-baru ini pemerintah mengadakan 1 tahun ekspos hasil pembangunan Kutim.
“Dari 7 program prioritas pemerintah, diantaranya ialah masalah pendidikan. Kami harap masalah pendidikan benar-benar diperhatikan,” katanya. (put/dy)
