VIRALKALTIM – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Timur menyoroti rendahnya indeks pemberdayaan gender di daerah tersebut. Salah satu indikator utamanya adalah minimnya perempuan yang menduduki posisi penting dalam pengambilan keputusan, baik di sektor pemerintahan maupun legislatif.
“Indeks pemberdayaan gender di Kutim masih rendah. Hal ini terlihat dari sedikitnya perempuan yang menduduki posisi pengambil keputusan, seperti menjadi anggota legislatif. Padahal, pemberdayaan perempuan seharusnya tidak hanya dilihat dari angka partisipasi kerja, tetapi juga keterlibatan dalam pengambilan kebijakan,” ungkap Kepala DP3A, Idham Cholid.
DP3A mencatat adanya paradoks dalam masyarakat yang menuntut kesetaraan gender, namun dalam praktiknya belum mendukung perempuan dalam peran-peran strategis. “Contohnya, ketika ada calon perempuan untuk DPRD, justru banyak pemilih perempuan yang memilih laki-laki. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya mendukung perempuan untuk mencapai kesetaraan,” tambahnya.
Melalui berbagai program sosialisasi, DP3A berupaya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung perempuan dalam posisi strategis. Selain itu, DP3A juga terus mendorong agar perempuan memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi di bidang politik dan pengambilan keputusan.
“Memang secara angkatan kerja, partisipasi perempuan sudah cukup tinggi. Namun, yang kami nilai adalah bagaimana mereka bisa menduduki posisi pengambil keputusan. Kami berharap ke depannya, perempuan Kutim dapat lebih terlibat dalam hal-hal besar terkait kebijakan dan pembangunan daerah,” tutupnya. (sl)
