VIRALKALTIM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur menegaskan perlunya perencanaan anggaran yang lebih terukur dan produktif dalam pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Selasa 25 November.
Juru bicara Fraksi Golkar, Kari Palimbong, ST., menyoroti beberapa poin strategis, terutama terkait alokasi penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mencapai Rp 25 miliar.
Menurutnya, penyertaan modal tersebut tidak boleh bersifat administratif semata, melainkan harus disertai analisis manfaat dan target pengembalian investasi yang jelas.
“Penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp 25 miliar harus disertai target return of investment yang terukur agar tidak menjadi beban bagi keuangan daerah,” tegas Kari.
Ia menambahkan, BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah harus memiliki model bisnis yang kompetitif, sistem pengelolaan profesional, dan roadmap usaha yang realistis.
Dengan demikian, dana penyertaan modal dapat membantu memperkuat ekonomi daerah dan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), bukan sekadar menyerap anggaran.
Selain isu penyertaan modal, Fraksi Golkar juga menyoroti struktur anggaran belanja yang dinilai masih berat pada belanja operasional dibanding belanja modal. Kari mengingatkan bahwa keseimbangan anggaran ini penting agar pembangunan infrastruktur dan program pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
“Belanja modal merupakan motor pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada layanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, porsi anggaran harus dijaga agar tetap produktif,” ujarnya.
Fraksi Golkar berharap pembahasan RAPBD 2026 dapat dilakukan lebih mendalam, berbasis data, serta berorientasi pada efektivitas anggaran dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kutai Timur.(dy)
