VIRALKALTIM– Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi perhatian DPRD Kutai Timur, terutama dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di berbagai wilayah. Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, menyebut kebutuhan akses jalan perlu terus diperjuangkan melalui penyerapan aspirasi masyarakat dan penyesuaian program pembangunan daerah.
Menurut Anjas, setiap anggota DPRD memiliki wilayah pemilihan masing-masing sehingga kebutuhan pembangunan yang diserap saat reses juga berbeda. Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.
“Kalau berbicara pokir itu kan bicara konstituen. Pokirnya ngasih ke konstituennya,” ujarnya.
Meski demikian, usulan pembangunan tidak serta-merta dapat direalisasikan seluruhnya. Kemampuan keuangan daerah tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang dapat dimasukkan ke dalam anggaran. Anjas menilai pembangunan jalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting karena berkaitan dengan akses masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Persoalan akses transportasi juga terlihat pada kondisi jembatan di wilayah Bengalon yang saat ini masih menggunakan konstruksi sementara. Keberadaan jembatan tersebut menjadi jalur alternatif bagi masyarakat, tetapi kapasitasnya belum memungkinkan kendaraan bermuatan besar melintas.
Kendaraan dengan muatan besar masih harus menggunakan jalur memutar untuk melanjutkan perjalanan. Pembatasan tersebut dilakukan karena jembatan yang tersedia belum dirancang untuk menanggung beban kendaraan berat.
Anjas menjelaskan, pembangunan jembatan dengan kapasitas lebih besar masih dalam proses. Karena itu, masyarakat diminta memahami kondisi sementara tersebut sembari menunggu kelanjutan penanganan infrastruktur.
“Jembatan yang ada saat ini masih bersifat sementara. Pembangunan jembatan permanen masih dalam proses,” kata Anjas.
Ia berharap keberadaan jembatan alternatif dapat membantu menjaga aktivitas masyarakat agar tetap berjalan selama menunggu pembangunan lanjutan. Di sisi lain, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan wilayah serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.(adv/mei)


















