VIRALKALTIM – Kondisi bantaran sungai yang mengalami longsor menjadi salah satu persoalan yang disampaikan warga RT 51 saat kegiatan reses Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas. Masyarakat mengusulkan pembangunan turap untuk menahan pengikisan tanah di sekitar aliran sungai agar tidak semakin meluas.
Wilayah tersebut berada di kawasan yang berbatasan langsung dengan sungai. Kondisi geografisnya, terutama pada bagian aliran yang berbelok, membuat tepian sungai mengalami pengikisan hingga memicu longsoran di sejumlah titik.
Warga mengkhawatirkan kondisi tersebut terus memburuk apabila tidak segera ditangani. Terlebih, longsoran yang semakin melebar berpotensi mendekati kawasan tempat tinggal masyarakat di sekitar bantaran sungai.
Anjas mengatakan, kebutuhan pembangunan turap menjadi aspirasi yang perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan keamanan lingkungan permukiman. Namun, penanganannya tidak dapat dilakukan begitu saja melalui anggaran kabupaten lantaran sungai tersebut berada dalam kewenangan pemerintah provinsi.
“Kita tahu bahwa sungai ini menjadi tanggung jawabnya provinsi. Kita enggak bisa sampai ke situ,” ujarnya.
Meski demikian, keterbatasan kewenangan bukan berarti usulan masyarakat akan berhenti di tingkat kabupaten. Anjas menyebut, pihaknya akan meneruskan persoalan tersebut melalui komunikasi dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar mendapat perhatian dalam pembahasan pembangunan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang agar kebutuhan penanganan bantaran sungai masuk dalam pokok-pokok pikiran DPRD provinsi. Dengan begitu, usulan pembangunan turap memiliki jalur untuk diperjuangkan sesuai kewenangan yang berlaku.
“Nanti akan kami komunikasikan sama teman-teman DPR Provinsi supaya itu bisa dimasukkan di pokok pikirannya DPR Provinsi,” kata Anjas.
Ia menilai penanganan longsor bantaran sungai perlu mendapat perhatian sebelum dampaknya semakin meluas. Aspirasi warga RT 51 tersebut menjadi salah satu kebutuhan infrastruktur lingkungan yang perlu dikoordinasikan lintas pemerintahan agar penanganannya dapat berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing.(adv/mei)


















