VIRALKALTIM– Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur, Hasbollah, menegaskan komitmen Komisi B untuk mendorong percepatan pembangunan pabrik hilirisasi sawit di wilayah Kutai Timur.
Ia menyebutkan bahwa pengolahan sawit masih didominasi pada tahap bahan mentah (CPO), sementara potensi hilirisasi dengan nilai tambah tinggi belum tergarap maksimal. “Selama ini banyak yang masih dikirim keluar daerah. Kita rugi peluang besar di situ,” ungkapnya.
Menurut Hasbollah, hilirisasi adalah kunci untuk memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat. Kutim memiliki banyak kebun sawit, namun fasilitas pengolahan lanjutan masih sangat terbatas.
Padahal, produk turunan seperti minyak goreng, sabun, hingga bahan baku kosmetik dapat memberikan pemasukan lebih besar jika diproduksi langsung di daerah. “Di Sangkulirang sudah ada contoh industrinya, tinggal diperbanyak,” katanya.
Komisi B, lanjutnya, telah melakukan kunjungan ke beberapa pabrik sebagai langkah awal evaluasi dan pemetaan kebutuhan hilirisasi. Salah satunya perusahaan sawit di bawah grup KLK yang sudah mengoperasikan industri pengolahan minyak goreng curah. Hasbollah menilai keberadaan industri seperti itu menunjukkan bahwa Kutim sebenarnya siap menjadi pusat hilirisasi sawit apabila didukung kebijakan yang tepat.
Ke depan, Komisi B berencana melakukan kerja sama dengan Dinas Perkebunan serta mengagendakan pertemuan dengan perusahaan besar seperti Sinarmas guna mendorong pembangunan fasilitas serupa di Kutim. Sebab, sebagian fasilitas hilirisasi perusahaan besar masih berada di luar daerah seperti Banjarbaru, sehingga Kutim hanya menjadi pemasok bahan mentah. “Ini harus berubah. Kita ingin produksinya dilakukan di sini, bukan dikirim keluar,” tegasnya.
Selain membuka lapangan kerja baru, hilirisasi sawit diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasbollah menilai ketergantungan terhadap ekspor CPO yang tidak diolah dalam wilayah hanya menghasilkan efek ekonomi yang minim. “Kalau industrinya ada di Kutim, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Namun, ia tak menampik bahwa masih ada tantangan terutama terkait kepastian pasokan bahan baku yang menjadi pertimbangan utama investor. Meski kebun sawit di Kutim sangat luas, perusahaan hilir membutuhkan jaminan suplai jangka panjang. Karena itu, sinkronisasi antara petani, perusahaan perkebunan, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan hilirisasi.
Hasbollah menambahkan, kawasan industri Maloi perlu diperkuat sebagai kawasan strategis untuk mengembangkan industri sawit terpadu. Dengan lokasi yang luas dan telah ditetapkan sebagai kawasan industri prioritas, Maloi disebut memiliki potensi besar untuk menarik investor hilir. “Kalau ekosistemnya dibangun, investor akan datang,” ujarnya optimistis.
Di akhir wawancara, Hasbollah menegaskan bahwa langkah Komisi B bukan sekadar wacana, melainkan strategi berkelanjutan untuk memastikan Kutai Timur mampu mengembangkan industri sawit dari hulu ke hilir. Ia percaya, dengan sinergi semua pihak, Kutim bisa menjadi pusat industri sawit modern yang memberikan manfaat besar bagi daerah dan masyarakatnya.(dy/adv)
