VIRALKALTIM, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Dr. Novel TP, menegaskan bahwa pemerintah harus memikirkan solusi konkret bagi pegawai yang belum memiliki rumah dan bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni.
Menurutnya, banyak pegawai yang telah bekerja selama bertahun-tahun, namun belum memiliki rumah karena keterbatasan pendapatan. “Karena masih ada yang belum punya rumah seperti pegawai. Pemerintah bisa melakukan program dengan pusat. Pak Prabowo bilang 3 juta rumah,” kata dr. Novel TP, merujuk pada program pemerintah yang bertujuan menyediakan rumah murah bagi pegawai dan masyarakat yang kurang mampu.
Novel TP mengungkapkan, penyediaan rumah murah untuk pegawai sangat penting, mengingat tingginya harga properti saat ini. Banyak pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta merasa kesulitan untuk memiliki rumah sendiri, meskipun memiliki pekerjaan tetap.
“Program rumah murah untuk pegawai ini perlu segera diwujudkan agar mereka bisa memiliki hunian yang layak tanpa harus terbebani dengan utang yang besar,” ujar Novel TP.
Rumah murah dengan cicilan ringan dan bunga rendah menjadi solusi yang diharapkan dapat membantu pegawai memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman.
Selain rumah bagi pegawai, Novel TP juga menekankan pentingnya rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat yang tidak mampu. Di Kutai Timur, banyak keluarga berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.Kondisi ini seringkali mengancam kesehatan dan keselamatan penghuni.
Oleh karena itu, pemerintah harus mempercepat program rumah layak huni bagi masyarakat miskin agar mereka bisa tinggal di rumah yang lebih aman dan sehat. “Rumah yang layak sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan rumah yang baik, mereka bisa lebih produktif dan sehat,” tambah Novel TP.
Program rumah murah untuk pegawai dan rumah layak huni bagi masyarakat miskin diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ini diharapkan bisa menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi bagi banyak keluarga.
Novel TP juga berharap agar program ini tidak hanya terfokus pada kota-kota besar, tetapi juga menyasar daerah-daerah seperti Kutai Timur, yang memiliki banyak warga yang membutuhkan tempat tinggal yang layak. “Pemerintah harus mengutamakan daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan rumah murah dan layak huni,” ujarnya.
Kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat, serta pihak swasta, menjadi kunci untuk mewujudkan program rumah murah dan RLH ini. Dengan adanya insentif dan kemudahan perizinan, diharapkan pengembang properti dapat berkontribusi dalam penyediaan perumahan yang terjangkau bagi pegawai dan masyarakat miskin.
“Saya berharap kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta akan mempercepat realisasi program perumahan ini,” ungkap Novel TP.
Harapan besar terhadap program rumah murah untuk pegawai dan rumah layak huni bagi masyarakat miskin adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Dengan terwujudnya rumah yang layak huni bagi setiap warga negara, baik pegawai maupun masyarakat miskin, diharapkan akan tercipta kualitas hidup yang lebih baik, peningkatan kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang lebih stabil di Kutai Timur dan seluruh Indonesia. (adv)
