VIRALKALTIM – Ancaman bencana alam dan kerusakan lingkungan masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim melalui Statistik Potensi Desa 2025 mencatat, sebanyak 89 desa mengalami banjir sepanjang Januari 2024 hingga Mei 2025.
Selain banjir, sembilan desa/kelurahan tercatat mengalami tanah longsor dan dua wilayah terdampak gempa bumi. Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian, menyusul adanya pencemaran air di 33 desa, pencemaran udara di 21 desa, serta pencemaran tanah di enam desa.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami. Ia menilai, tingginya angka kejadian bencana dan pencemaran lingkungan harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan serta kesiapsiagaan masyarakat.
Karena itu, ia meminta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menghasilkan limbah, termasuk kegiatan produksi perusahaan di sekitar kawasan permukiman, dilakukan secara berkala dan transparan.
“Pencemaran air, tanah, dan udara tidak bisa dibiarkan menumpuk. Pengawasan dan penegakan aturan harus berjalan agar dampaknya tidak semakin luas,” katanya.
Prayunita berharap pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, serta instansi terkait dalam menyusun program penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan.
Ia juga mendorong agar alokasi anggaran mitigasi bencana dan pengendalian pencemaran menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Dengan langkah tersebut, pembangunan Kutai Timur diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mampu menjamin keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.(adv/dy)


















