VIRAL KALTIM, KUTIM – Pemerintah pusat secara resmi telah menghibahkan Pelabuhan Sangatta yang terletak di Pantai Kenyamukan, Sangatta Utara, kepada Pemkab Kutim. Sehingga pemkab dapat menindaklanjuti dengan mempercepat penuntasan pembangunannya.
Apalagi percepatan roda perekonomian di Kutim dinilai dapat meningkat. Meski, secara resmi pemerintah pusat menunjuk Pelabuhan Sangatta sebagai salah satu bagian dari jalur tol laut 8, dan jadi yang ketiga program Presiden Joko Widodo.
Sejauh ini, pembangunan causeway yang menghubungkan antara sisi laut dengan sisi darat belum mendapat alokasi APBD 2020. Sehingga pembangunan tidak bisa ditindalanjuti. Pasalnya, beberapa tahun belakang pembangunannya mangkrak. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kutim Rizali Hadi.
Dia memastikan, ke depan akan fokus pada pembangunan pelabuhan tersebut. Mengingat, pelabuhan tersebut sudah dihibahkan kepada Pemkab Kutim, Agustus tahun lalu. Termasuk menjadi pelaksana pembangunan causeway dan area reklamasi 50×50 meter yang sudah dihibahkan.
“Tahun ini mestinya sudah bergerak untuk melanjutkan pembangunan. Tapi, APBD Murni belum mendapatkan alokasi. Semoga saja ada alokasi melalui APBD Perubahan. Selambat-lambatnya dapat dikerjakan melalui APBD murni tahun depan. Sehingga pembangunan lanjutan dapat dilakukan,” ujarnya.
Pihaknya juga memerlukan dukungan pihak swasta. Terutama perusahaan yang beroperasi di kawasan Sangatta. Sehingga dapat membantu daerah untuk penyelesaian pembangunan. Ada tiga sisi yang menjadi prioritas pembangunan. Di antaranya cauesway, area reklamasi dan jembatan. Karena antara area reklamasi seluas 2,4 hektare dan 50×50 meter.
“Apalagi ada dua anak sungai. Jadi harus dibangunkan jembatan. Ini yang kami tawarkan kepada pihak perusahaan agar dapat membantu pembangunannya. Supaya kelihatan progresnya,” harapnya.
Mengingat, sejauh ini tidak ada progres pembangunan. Sedangkan, beberapa waktu yang lalu saat pihaknya mengikuti rapat koordinasi (rakoor) di Provinsi Kaltim, ada keinginan kabupaten kota lain yang meminta status tol laut.
“Cukup menggelitik juga. Kalau status tol laut digeser ke kabupaten kota lain yang memang sudah siap. Kutim akan dirugikan. Makanya diupayakan ada progres pembangunan. Walaupun bergeraknya pelan,” ungkapnya.
Dia berharap, pada 2022 anggaran sudah normal. Sehingga dapat diupayakan lanjutan pembangunan. Paling tidak pelabuhan sudah ada kegiatan operasionalnya.
“Kami juga sedang proses pembentukan BUPP (badan usaha pengelola pelabuhan). Nanti BUPP yang akan mengelola,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Syahbandar Sangatta. Dia bersyukur mendapat tanggapan yang baik. Sehingga dalam sisi pengelolaan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub.
“Sudah jadi salah satu prioritas. Kami upayakan dapat bergerak cepat. Kami terus tingkatkan koordinasi kepada pihak perusahaan,” pungkasnya. (adv/dy/yd)
