VIRALKALTIM— Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan geliat positif sepanjang 2025.
Dinas Koperasi dan UMKM melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (PUM) menempatkan berbagai program prioritas sebagai ujung tombak penguatan produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional.
Program tersebut meliputi pendampingan UMKM berbasis komoditas unggulan seperti nanas, coklat, gula aren, madu kelulut, amplang batu bara, serta aneka olahan turunan pisang.
“Semua kita latih, kita bimtek, mulai dari packaging, akuntansi sederhana, hingga penyusunan perencanaan bisnis,” jelas Kabid PUM, Pasombaran.
Pelatihan yang diselenggarakan sepanjang tahun juga dilakukan secara intensif dengan frekuensi hingga delapan kali per bulan, disesuaikan kesiapan tenaga pendamping dari Genpro.
Mitra pemerintah ini berperan sebagai pendamping sekaligus fasilitator business matching, termasuk mencarikan buyer dan membuka akses pasar baru bagi pelaku UMKM. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memperluas jaringan pemasaran, terutama untuk komoditas yang mulai dilirik pasar global seperti nanas yang diminati oleh negara-negara Eropa, termasuk Denmark.
Meski demikian, tantangan kapasitas produksi masih menjadi hambatan utama, terutama bagi komoditas nanas. Pemerintah mengakui bahwa permintaan ekspor belum dapat dipenuhi secara optimal karena produksi masih terkonsentrasi di satu kecamatan.
Sementara para petani umumnya lebih memilih menjual langsung ke tengkulak demi perputaran uang yang cepat. Harga beli yang fluktuatif dan cenderung rendah — mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per buah — membuat petani kesulitan meningkatkan skala tanam.
“Makanya kita latih dulu agar petani menjual ke UMKM yang kemudian mengolahnya jadi produk turunan bernilai lebih tinggi,” ujarnya.
Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UMKM juga berupaya memperluas sinergi lintas instansi. Meskipun koordinasi spesifik dengan Dinas Pertanian masih terbatas, komunikasi intensif dilakukan melalui berbagai forum untuk mendata pelaku usaha yang telah aktif memproduksi komoditas unggulan.
Dari lebih dari seribu pelaku usaha binaan Dinas Pertanian, UMKM di beberapa kecamatan seperti Batu Ampar, Kongbeng, Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Kaubun, dan Karangan telah mendapatkan pendampingan legalitas, termasuk sertifikasi halal. Sementara untuk wilayah lain, prosesnya masih menunggu kuota dan ketersediaan tenaga pendamping tingkat provinsi.
Pendampingan legalitas ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk, terutama bagi UMKM yang menargetkan pasar luar daerah hingga ekspor. Kolaborasi bersama Genpro juga memberikan dampak signifikan dalam membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk rencana pengiriman amplang Kutai Timur pada skala ekspor. Pemerintah menilai bahwa pendampingan komprehensif mulai dari produksi, legalitas, hingga pemasaran sangat berkontribusi pada peningkatan mutu UMKM daerah.
Indikator keberhasilan program pendampingan UMKM juga mulai terlihat. Selain meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi, omset para pelaku usaha mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembinaan. Bila sebelumnya omset harian hanya berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta, kini banyak UMKM yang mampu melampaui angka tersebut setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan intensif. Hal ini menjadi tolok ukur bahwa intervensi pemerintah berjalan pada jalur yang tepat.
Menghadapi permintaan pasar yang terus tumbuh, pemerintah menyiapkan strategi kurasi dan inkubasi berbasis perjanjian kerja sama dengan Genpro. Melalui pendekatan ini, pelaku UMKM dibina untuk disiplin mempersiapkan bahan baku, menjaga konsistensi produksi, serta siap memenuhi permintaan buyer dalam jumlah besar.
“Kita ingin yakinkan pelaku UMKM bahwa ketika ada permintaan, mereka harus sudah siap, baik dari sisi bahan baku maupun kapasitas produksi,” tegasnya.
Dengan strategi ini, Kutai Timur optimistis mampu membawa lebih banyak produk unggulan daerah memasuki rantai pasok nasional hingga internasional. (az/adv)
