VIRALKALTIM – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi menyoroti lambatnya proses penginputan katalog barang dan jasa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dinilai ikut menghambat percepatan realisasi program pembangunan.
Dalam wawancara khusus, Jimmi menyebut kendala utama berada pada minimnya jumlah tenaga teknis yang menangani proses katalogisasi, sehingga beberapa OPD harus menunggu lebih lama untuk pengesahan dan penayangan kebutuhan mereka.
Menurut Jimmi, keberadaan katalog daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan tertib dan efisien. Namun, ketika proses penginputan memakan waktu, otomatis penyerapan anggaran terhambat.
“Kalau satu proses memerlukan waktu panjang hanya karena keterbatasan personel, efeknya berantai ke semua program,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan perencanaan dan anggaran, tetapi juga kelancaran administrasi teknis. Jimmi menilai BPKAD perlu segera menambah SDM atau melakukan redistribusi tenaga, sehingga jumlah petugas yang mengerjakan katalog bisa seimbang dengan banyaknya permintaan dari OPD.
“Ini soal efisiensi birokrasi. Kita tidak boleh kalah oleh masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat,” tegasnya.
Selain persoalan tenaga, Jimmi juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM yang ada. Menurutnya, petugas katalog harus dibekali pelatihan berkala agar memahami update regulasi dan sistem, sehingga proses input tidak berkali-kali tertunda karena kesalahan teknis. Ia menilai hal tersebut dapat menjadi langkah sederhana namun berpengaruh besar.
Ketua DPRD itu juga meminta BPKAD memperkuat koordinasi dengan OPD pemohon agar tidak terjadi komunikasi yang terputus. Pemenuhan berkas, kesesuaian spesifikasi, dan kelengkapan dokumen harus dipastikan sejak awal sehingga proses di bagian katalog tidak perlu bolak-balik revisi.
Dalam pandangan Jimmi, percepatan proses katalog merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan realisasi APBD yang setiap tahun menjadi perhatian DPRD. Ia mengingatkan bahwa serapan anggaran yang rendah dapat memengaruhi penilaian kinerja pemerintah daerah, termasuk efektivitas program-program strategis.
Untuk mendukung percepatan itu, Jimmi mendorong penggunaan sistem digital yang lebih terintegrasi agar jalur birokrasi tidak lagi terfragmentasi. Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan untuk mengatasi hambatan yang selama ini dianggap “klasik” dalam pengadaan daerah.
Menutup wawancara, Jimmi menegaskan bahwa DPRD siap mendorong kebijakan dan dukungan anggaran jika memang diperlukan penambahan tenaga teknis di BPKAD.
“Tujuannya jelas: percepatan pelayanan, optimalisasi anggaran, dan memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan administratif,” pungkasnya.(dy/adv)
