VIRALKALTIM – Kepala Sekolah dan Guru dari tujuh sekolah diberi Bimbingan Teknis (Bimtek) implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SKK) dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) bagi pengelola SKK jenjang SD dan SMP atau sederajat.
Tujuh sekolah itu ialah SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 5. Kemudian jenjang Sekolah Dasar yakni SDN 01, SDN 02, SDN 05. Semua sekolah berasal dari kecamatan Sangatta Utara. Bimtek ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur Achmad Junaidi B.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menegaskan penerapan program SKK tidak akan mengubah kurikulum yang ada. Junaidi menegaskan materi SKK akan terintegrasi dengan materi pembelajaran yang sudah ada, sehingga tidak mengganggu substansi pendidikan di sekolah.
“Materi SKK sifatnya hanya akan memperkaya referensi bagi guru dan siswa, sehingga pembelajaran tidak monoton. Jadi dengan adanya materi ini, anak-anak tidak merasa jenuh dalam belajar,” ungkap Junaidi di hadapan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Hj Herliana, narasumber dan para peserta.
Ia menambahkan pihaknya akan melakukan blusukan ke sekolah-sekolah untuk memantau penerapan SKK dan memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang berhasil mengimplementasikan program ini saat puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas). Supaya penghargaan tersebut dapat memotivasi sekolah-sekolah lain untuk menerapkan program yang sama.
“Berikan pemahaman yang betul-betul kepada anak-anak kita di sekolah tentang pentingnya SKK,” pesan Junaidi.
Ia mengajak seluruh peserta saat kunjungan lapangan untuk lebih mencermati fasilitas dan metode pengajaran yang diterapkan di SMPN 35 Samarinda. Menurutnya, pemahaman yang mendalam tentang fasilitas dan metode mengajar sangat penting untuk diterapkan di sekolah masing-masing, guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.
Sebelumnya Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana DPPKB Kutim Khasanah mengatakan, SSK merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam program-program sekolah sebagai pengayaan materi. SSK didefinisikan sebagai implementasi pendidikan tentang kependudukan dan keluarga berencana melalui pemberdayaan sekolah. Serta memberikan kemudahan atau akses terhadap anak didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus bidang kependudukan dan keluarga berencana. Didalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik dan juga sebagai upaya pembentukan generasi sejahtera,
“Narasumber dari Disdik Samarinda, BKKBN Kaltim dan Kepala SMP 35 Samarinda. Diikuti sebanyak 7 sekolah dan perwakilannya peserta 1 kepala sekolah 2 guru,” katanya.
Terakhir ia berharap setelah kegiatan ini guru dan peserta didik dapat mengetahui tentang isu-isu kependudukan. Kemudian guru diharapkan mampu mengintegrasikan isu kependudukan tersebut ke dalam pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
Dengan langkah ini, DPPKB Kutim berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesadaran akan kependudukan di kalangan siswa.(adv)
