VIRALKALTIM– Pendidikan adalah landasan utama dalam pembangunan suatu negara. Kualitas pendidikan yang tinggi tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat fondasi masyarakat yang beradab dan demokratis.
Dalam upaya meningkatkan pendidikan, perluasan otonomi pendidikan telah menjadi topik yang mendapat perhatian luas. Otonomi pendidikan dapat diartikan sebagai memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada institusi pendidikan, baik itu sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya, untuk mengatur kebijakan dan mengambil keputusan terkait kurikulum, metode pengajaran, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi pendidikan.
Hal ini memungkinkan institusi pendidikan untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal, menggali potensi yang ada, dan mengimplementasikan inovasi pendidikan. Salah satu alasan utama perlunya perluasan otonomi pendidikan adalah untuk meningkatkan responsivitas sistem pendidikan terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat.
Dalam era digital dan globalisasi, kebutuhan akan keterampilan baru dan pengetahuan yang relevan semakin berkembang. Dengan memberikan otonomi kepada institusi pendidikan, mereka dapat dengan cepat merespons dan mengadaptasi kurikulum mereka untuk memenuhi tuntutan zaman.
Selain itu, perluasan otonomi pendidikan juga mendorong inovasi dalam pendidikan. Ketika institusi pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum, metode pengajaran, dan pengelolaan sumber daya, mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kreatif dan stimulatif.
“Pendidikan adalah harta terbesar yang dapat kita berikan kepada generasi berikut. Mari kita investasikan waktu dan sumber daya dalam pendidikan mereka,” ujar Hasbullah Komisi A.
Lanjut dia, melalui inovasi pendidikan yang terus-menerus, maka dapat mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Serta kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi. Otonomi pendidikan juga memberikan kesempatan bagi setiap individu, termasuk siswa, guru, dan komunitas lokal, untuk ikut berperan serta dalam pembentukan kebijakan pendidikan.
“Hal ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga meningkatkan minat dan motivasi belajar,” katanya. (adv/Dy)
