IDULFITRI selalu datang dengan pesan yang sederhana tetapi mendalam: kembali kepada fitrah. Setelah sebulan menjalani madrasah Ramadhan—menahan lapar, menahan amarah, dan mengendalikan hawa nafsu—umat Islam diajak kembali kepada keadaan hati yang bersih dan jernih.
Namun makna “kembali kepada fitrah” tidak berhenti pada kesalehan pribadi. Ia juga mengandung pesan sosial yang besar: mengembalikan kehidupan bersama kepada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam konteks Indonesia hari ini, pesan itu sangat relevan terutama ketika kita berbicara tentang etika kekuasaan.
Fitrah dan Moralitas Kehidupan Publik
Islam memandang manusia diciptakan dengan fitrah yang condong kepada kebenaran. Allah berfirman:
“Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus; fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.”
(QS. Ar-Rum: 30)
Fitrah manusia adalah kecenderungan kepada kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Dalam kehidupan pribadi, fitrah itu tampak dalam akhlak yang baik. Dalam kehidupan publik, ia seharusnya tercermin dalam tata kelola kekuasaan yang bersih dan bertanggung jawab.
Sayangnya, dalam praktik politik modern, kekuasaan sering kali menjauh dari nilai-nilai fitrah tersebut. Jabatan bisa berubah menjadi alat kepentingan, kekuasaan menjadi sarana memperkuat kelompok, dan politik menjadi arena pertarungan yang keras tanpa etika.
Di sinilah Idul Fitri menghadirkan refleksi penting: apakah setelah Ramadhan, nilai-nilai pengendalian diri itu juga hadir dalam cara kita mengelola kekuasaan?
Kekuasaan adalah Amanah
Dalam Islam, kekuasaan bukan sekadar kewenangan administratif. Ia adalah amanah yang berat.
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki dimensi moral dan spiritual. Seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab di hadapan konstitusi atau pemilih, tetapi juga di hadapan Allah.
Karena itu, ukuran keberhasilan kekuasaan dalam Islam bukan hanya efektivitas pemerintahan, tetapi juga integritas moralnya: apakah kekuasaan digunakan untuk kemaslahatan publik atau justru untuk memperkuat kepentingan tertentu.
Etika Kekuasaan dan Tantangan Politik Indonesia
Sebagai negara demokrasi besar, Indonesia memiliki sistem politik yang memungkinkan partisipasi luas masyarakat. Namun demokrasi juga menghadirkan tantangan: kompetisi kekuasaan yang keras, polarisasi politik, hingga munculnya fenomena politik kekerabatan atau dinasti.
Secara hukum, fenomena tersebut bisa saja terjadi melalui mekanisme demokrasi yang sah. Namun dari sudut pandang etika publik, masyarakat tetap berhak mempertanyakan apakah praktik kekuasaan tersebut menjaga prinsip keadilan, meritokrasi, dan kepercayaan publik.
Sejarah Islam memberikan pelajaran penting tentang kehati-hatian dalam mengelola kekuasaan. Ketika ada usulan agar putra Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar, memegang jabatan pemerintahan, Umar menolak.
Padahal Abdullah dikenal sebagai sahabat yang saleh dan berilmu. Namun Umar khawatir kekuasaan yang berputar dalam lingkaran keluarga akan menimbulkan prasangka dan mengganggu kepercayaan publik. Ia memilih menutup pintu potensi konflik kepentingan.
Kisah ini menunjukkan bahwa etika kekuasaan dalam Islam sering kali menuntut standar moral yang lebih tinggi daripada sekadar kepatuhan terhadap aturan formal.
Idul Fitri dan Rekonsiliasi Bangsa
Selain soal etika kekuasaan, Idul Fitri juga membawa pesan penting tentang persatuan dan rekonsiliasi. Tradisi saling memaafkan pada hari raya bukan hanya simbol sosial, tetapi juga pelajaran politik yang penting. Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pandangan dan persaingan politik tidak dapat dihindari. Namun setelah kompetisi itu berlalu, persaudaraan sebagai sesama anak bangsa harus tetap dijaga.
Allah memuji orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan: “Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain.” (QS. Ali Imran: 134)
Dalam konteks kebangsaan, nilai ini mengajarkan bahwa stabilitas bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusi, tetapi juga oleh kedewasaan moral masyarakatnya.
Menjaga Fitrah Bangsa
Indonesia dibangun di atas nilai-nilai luhur: gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai ini sebenarnya sejalan dengan ajaran moral agama.
Karena itu, menjaga fitrah bangsa berarti menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor etika: jujur dalam kebijakan, adil dalam keputusan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Idul Fitri seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen tersebut, bahwa politik tidak boleh kehilangan moralitasnya, dan kekuasaan tidak boleh kehilangan nuraninya.
Penutup
Idul Fitri mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri—atas keserakahan, egoisme, dan nafsu kekuasaan. Jika nilai-nilai Ramadhan benar-benar meresap dalam kehidupan kita, maka ia akan melahirkan pemimpin yang amanah dan masyarakat yang dewasa dalam demokrasi.
Karena pada akhirnya, kekuasaan hanyalah sementara. Tetapi keadilan, kejujuran, dan amanah adalah nilai yang akan menentukan masa depan bangsa.
Semoga Idul Fitri menjadi momentum untuk kembali kepada fitrah, bukan hanya dalam hati, tetapi juga dalam cara kita membangun dan mengelola negeri ini.
Taqabbalallahu minna wa minkum.
