VIRALKALTIM — Kutai Timur dipastikan semakin siap menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang berkat langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui skema Multi Years Contract (MYC).
Program ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih, drainase kota, hingga Pelabuhan Kenyamukan untuk tahun anggaran 2026–2027.
Dalam Rapat Paripurna XI DPRD Kutai Timur, Ketua Fraksi PKS, Akbar Tanjung, memberikan apresiasi tinggi terhadap rencana pembangunan berkelanjutan tersebut. Ia menilai skema MYC menjadi jawaban agar proyek infrastruktur besar tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran tahunan.
“Infrastruktur yang baik adalah fondasi ekonomi. Jalan dan jembatan yang kokoh akan memperlancar distribusi barang dan jasa, sementara air bersih dan drainase mendukung kualitas hidup warga. Pelabuhan Kenyamukan bisa menjadi gerbang logistik strategis, membuka peluang usaha baru,” ujar Akbar.
Menurutnya, fokus pembangunan infrastruktur tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga menstimulus pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan yang selama ini tertinggal.
“Kalau akses lancar, UMKM bisa berkembang, investasi lebih mudah masuk, dan peluang kerja meningkat. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi investasi sosial-ekonomi,” tegasnya.
Akbar menegaskan DPRD akan terus mengawal agar pelaksanaan program tepat sasaran. “Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya selesai secara fisik tapi manfaatnya nyata,” tambahnya.
Pembangunan ini juga dianggap sebagai langkah strategis menuju Kutim Emas 2045, di mana konektivitas, layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan selaras. Dengan MYC, Kutim diharapkan mampu menjaga kesinambungan proyek sekaligus mempersiapkan wilayah menjadi lebih produktif, modern, dan inklusif.
“Pembangunan ini harus berdampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Kami akan mengawalnya bersama, sehingga manfaatnya dirasakan seluruh lapisan warga Kutim,” tegasnya.
Pembangunan berbasis MYC ini diharapkan menjadi momentum besar peningkatan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat pondasi ekonomi daerah menuju masa depan yang lebih progresif. (Adv/ss)
