VIRALKALTIM,KUTIM- Anggota DPRD PDIP kompak tak menghadiri rapat Paripurna ke 49. Pun dikabarkan 8 dari sembilan anggota DPRD dari PPP juga tak ambil bagian pada rapat Rabu (17/11/2021) pukul 20.00 wita malam itu. Saat itu membahas masalah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022.
Dikatakan Ketua Fraksi PDIP, Sianggeah diantara sebab enggan menghadiri rapat lantaran dirinya tak mendapatkan dokumen lampiran. Padahal secara aturan, tertuang jika wajib mencantumkan lampiran. Sehingga dapat dipelajari dan menjadi pegangan.
“Kami sudah dijanjikan dokumen lampiran. Tetapi kami tunggu dokumen lampiran tak ada. Sehingga kami tidak tau apa yang ada di dalamnya. Makanya kami tak hadir,” kata Sianggeah.
Dirinya tak ingin kedepan menjadi masalah. Pasalnya, pada tahun sebelumnya, sudah menjadi pembelajaran buat PDIP. Yakni pada tahun lalu sudah menjadi catatan BPK maupun KPK. Dirinya hanya ingin hal itu sesuai aturan dan sejalan.
“Kami akan kritisi jika tak sesuai. Buka kami tolak program bupati. Jika ada udit jadi tak masalah. Kita mau tenang juga hidup. Kami kan hanya minta lampiran sebelum pengesahan. Padahal itu wajib,” katanya.
Jika masyarakat bertanya apa saja isi lampiran dan berapa jumlah anggaran tahun 2022, dirinya tak dapat memberikan jawaban. Pasalnya, ia tak mengetahui hal itu. “Kami tidak tau berapa yang di tandatangani. Jangankan masyarakat, kami (DPRD) saja tidak tau,” katanya.
Faisal Rachman pun mengaku dengan alasan yang sama. Katanya, hal ini sudah ketigakalinya ditunda. Pertama pada tanggal tiga. Kemudian sembilan dan terakhir tanggal 17. Kenapa ditunda, karena Banmus tak ingin pemerintah hanya membawa dua lembar nota kesepakatan.
“Kami ada saja di kantor saat paripurna. Bahkan paling lama baru pulang. Kami tak hadir aja karena alasan itu. Undangan juga baru di share ke group pukul 18.00 wita. Saya kita ada penundaan lagi. Jadi saya kaget,” kata Faisal.
Katanya, dengan adanya lampiran tersebut, dirinya bersama anggota lainnya dapat mempelajari dengan waktu yang singkat. Namun hingga akhir tak mendapatkan.
“Kami sudah upayakan, sampai paripuna tidak dapat. Persoalan di mana kami tidak tau. Kalau tak ada lampiran kami tak ikut sahkan. Harapan kami, jangan lagi bahas anggaran hanya dua lembar, tapi harus ada lampiran,” katanya.
Yang disesalkannya lagi, usai paripurna dirinya pun tak mendapatkan angka pasti anggaran 2022. Padahal sudah diparipurnakan. Seharusnya hal itu terbuka. Jangankan untuk anggota DPRD, pun kepada masyarakat. Sudah beberapa kali meminta hal itu. Baik melalui group, mengutus utusan. Bahkan sampai-sampai melayangkan surat resmi. “Jangan sampai kayak tahun sebelumnya. Tiba-tiba ada Solar Cell,” katanya. (*)
