VIRAL KALTIM, KUTIM – Tim advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi-Kinsu menyambangi kantor Bawaslu Kutim, Selasa (8/12/2020) siang. Kedatangan mereka diketahui untuk mendalami 3 laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah.
Dijumpai awak media di kantor Bawaslu Kutim, Tim Advokasi Mahyunadi-Kinsu, Arianto menyampaikan, kedatangan mereka ke Bawaslu Kutim dalam rangka mengklarifikasi dan berkoordinasi untuk mengetahui kelanjutan adanya laporan masyarakat yang diterima pihaknya. Di mana, laporan itu telah disampaikan ke Bawaslu.
“Pertama, laporan terkait temuan adanya pembagian kartu BPJS yang disertai kartu nama salah satu pasangan calon. Ini yang kami pertanyakan apakah ini sudah masuk di Bawaslu atau tidak,” ungkapnya.
Kedua, ada dugaan bahwa salah satu oknum kepala desa telah ikut terlibat membantu mengampanyekan salah satu paslon. Dari dua hal itu, dia mengaku, mencoba mengklarifikasi kelanjutannya.
“Kami tidak menjustifikasi atau menuduh ini pelanggaran atau tidak. Tetapi kami hanya mengklarifikasi apakah ada laporan terkait hal itu, dan katanya sudah dalam tahap pemeriksaan oleh Bawaslu Kutim,” katanya.
Sesuai hasil pertemuan dengan Bawaslu Kutim, Arianto menyampaikan, kalau untuk temuan kartu BPJS disertai kartu nama salah satu paslon di dalamnya, dinyatakan tidak cukup bukti untuk dinaikkan di tingkat kecamatan. Sehingga diputuskan untuk tidak dilanjutkan.
“Adapun untuk dugaan keterlibatan salah satu oknum kepala desa yang mengampanyekan salah satu paslon , Bawaslu Kutim mengatakan, kalau itu sudah masuk dalam kajian tahap satu Tim Sentra Gakkumdu. Selanjutnya kami akan membantu mengawal apa yang akan dilakukan Bawaslu,” tuturnya.
Ketiga, Tim Advokasi Mahyunadi-Kinsu meminta Bawaslu agar mengimbau seluruh jajarannya, terutama para Panwascam agar tidak melakukan ekspos secara terbuka ke publik terhadap laporan yang masuk sebelum berkoordinasi dan mendapatkan izin Bawaslu Kutim.
“Kami mendorong Bawaslu, untuk menangani setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga tercipta pilkada yang kondusif,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling yang ditemui juga di kantornya oleh awak media, membenarkan, kalau kedatangan Tim Advokasi Mahyunadi-Kinsu dalam rangka berkoordinasi terkait kelanjutan penanganan kasus dugaan pelanggaran pemilu, seperti penyalahgunaan program BPJS dan keterlibatan oknum kepala desa dalam kegiatan kampanye salah satu paslon.
“Untuk kedatangan Tim Advokasi Mahyunadi-Kinsu, adalah mengklarifikasi terkait laporan dugaan pemilu yang ditangani Bawaslu, yakni laporan penyalahgunaan program BPJS dan dugaan keterlibatan kepala desa. Untuk yang BPJS, tidak dilanjutkan karena alat bukti yang tidak mendukung. Kalau untuk dugaan keterlibatan oknum kepala desa, sudah masuk di Tim Sentra Gakkumdu,” paparnya. (*)
