VIRALKALTIM – Penurunan alokasi anggaran pemerintah daerah pada tahun mendatang menjadi perhatian serius bagi Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Demokrat, Ahmad Sulaiman.
Menurutnya, kondisi ini harus direspons dengan penentuan prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran, terutama bagi wilayah-wilayah terpencil yang masih tertinggal dari sisi akses dan layanan dasar. Ia menilai bahwa penurunan anggaran bukan alasan untuk mengurangi perhatian terhadap masyarakat di daerah pesisir dan pedalaman.
Ahmad menjelaskan bahwa sebagian besar desa di wilayah dapilnya masih sangat membutuhkan pembangunan mendasar seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas transportasi laut. Dengan situasi anggaran yang lebih ketat, pemerintah daerah dituntut lebih selektif dan berani menempatkan proyek di wilayah terpencil sebagai prioritas utama. Menurutnya, pembangunan di pusat kota telah jauh lebih maju, sehingga wajar jika fokus dialihkan ke kecamatan-kecamatan terluar.
Dalam wawancara tersebut, Ahmad menyoroti fakta bahwa sejumlah jalur penghubung di wilayah pesisir sering kali menjadi korban pemangkasan anggaran setiap kali terjadi penyesuaian. Padahal jalur itu merupakan satu-satunya akses warga menuju layanan pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan ekonomi. “Kalau wilayah terpencil terus ditunda pembangunannya, maka ketimpangan akan semakin melebar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penurunan anggaran seharusnya justru menjadi momentum untuk memperbaiki manajemen perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah, katanya, harus berani menempatkan proyek berdampak luas sebagai prioritas, meskipun berada jauh dari pusat pemerintahan. Ia menilai pembangunan yang menyentuh masyarakat pinggiran akan memberikan dampak lebih signifikan terhadap pemerataan.
Ahmad juga menyebut, selama ini masyarakat wilayah pesisir sering kali harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan infrastruktur layak. Kondisi geografis yang menantang membuat mereka sangat bergantung pada keputusan politik setiap tahun anggaran. Karena itu, komitmen pemerintah menjadi penentu apakah daerah terpencil akan terus tertinggal atau mulai mengejar ketertinggalan.
Dalam dialog bersama konstituennya, ia menerima banyak keluhan terkait lambannya pembangunan jalan dan minimnya fasilitas umum. Warga berharap suara mereka bisa lebih diperjuangkan di tingkat pembahasan anggaran. Ahmad mengaku akan terus mengawal usulan-usulan strategis tersebut agar tidak kembali terpinggirkan.
Ia juga menekankan bahwa proyek prioritas bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan.
“Ini bukan sekadar membangun jalan atau fasilitas lain, tapi memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam menikmati layanan publik,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang lebih terarah, Ahmad yakin pemerintah daerah tetap bisa menghasilkan pembangunan yang efektif meskipun dengan anggaran yang terbatas. Ia berharap tahun depan menjadi momentum perbaikan, di mana daerah terpencil tidak lagi berada di urutan terakhir dalam daftar prioritas pembangunan Kutai Timur.(dy/adv)
