VIRALKALTIM– Gambaran Partai Politik di Indonesia , Kaltim khususnya Kutim dalam menghadapi penjaringan dan penyaringan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah memilik beraneka ragam strategi dan oreintasi .
Strategi pragmatisme dan transaksional dengan orientasi transaksi mahar politik calon Kepala daerah dan wakilnya, adalah polarisasi kualitas buruk sebuah partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan Good Governance. ( Tata Pemerintahan Yang baik )
Satu hal yang sering salah dalam memahami demokrasi yang seharusnya dijadikan sebagai culture demokratisasi dalam semua aspek kehidupan adalah tidak menjadikan demokrasi pancasila sebagai dasar pondasi legal standing , namun terjebak pada pemahaman demokrasi liberal kapitalis.
Amanat reformasi bahwa diperlukan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil masih sebatas mimpi. Sebabnya adalah makin masifnya praktik politik transaksional dalam sistem politik di Indonesia dan telah menjadi trend di kalangan politikus dan pemangku kebijakan publik dari lahir dari proses politik.
Bukti konkrit adalah banyak menjadi pesakitan di KPK. Mulai pimpinan partai politik, legislator, menteri, dan lain-lain tersangkut kasus korupsi yang juga melibatkan jaksa, hakim, aparat keamanan, bahkan hakim konstitusi, jadi lengkap sekali.
Politik transaksional, mengutip Boissevain, dalam Sulaiman Nizam (2002:82) adalah hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi keutamaan.
Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem. Jadi politik transaksional merupakan suatu sistem politik yang egoistis karena mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan tanpa menghiraukan beban penderitaan rakyat. Politik transaksional hanya akan melahirkan politikus-politikus kapitalis dan apatis terhadap beban penderitaan rakyat.
Politik Transaksional yang berupa uang atau barang dari aktor politisi maupun dari tim sukses yang terjadi sangat tidak mendidik. Selain mencederai sistem demokrasi yang sedang dibangun bersusah payah, selanjutnya aktor politik akan terus mendidik rakyat dengan tingkah laku politik yang merusak.
Parahnya fenomena ini sering luput dari perhatian orang banyak, mengenai akses dan penggunaan uang dalam politik. Praktek politik kepartaian dalam era pasca otoritarianisme juga menunjukkan bagaimana diskusi mengenai akses, penggunaan dan arus uang dalam politik sebagai model politik transaksional, cenderung diabaikan. Padahal akar persoalan utama demokrasi negara seperti Indonesia ada pada titik ini.
Politik transaksional adalah memperdagangkan politik dan segala hal tentang kebijakan kekuasaan kewenangan, ada yang menjual dan ada yang membeli, sehingga kredo yang berkembang di tengah masyarakat adalah politik sarat dengan tukar-menukar jasa, proses transaksional. Artinya, terjadi transaksi antara politikus dengan cukong dan konstituen yang diwakili maupun dengan partai politik.(adv)
