VIRAL KALTIM, SAMARINDA – Membangun kondusifitas ! Itulah semangat yang diusung pada perhelatan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Lamin Etam pada Rabu (6/3/2019) gelaran Pemprov Kaltim bekerja sama dengan Kesbangpol Kaltim.
Sebanyak 255 peserta terdiri dari unsur pejabat tinggi kabupaten/kota seperti Bupati dan Wali Kota, Sekretaris Kabupaten, hingga Camat se-Kaltim turut hadir untuk mendengarkan arahan dari narasumber.
Diantaranya Pangdam VI Mulawarman Mayjen Subiyanto, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Eddy Sumitro Tambunan, Ketua DPRD Kaltim Syahrun, Kejati Kaltim Ely Shahputra dipandu moderator Kepala Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto. Bupati Kutim H Ismunandar hadir didampingi Seskab Irawansyah, Kepala Badan Kesbangpol Abdul Kader dan beberapa staf.
Kegiatan Rakor langsung dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Dalam arahan singkatnya, Isran menjelaskan dari Data KPU, Kaltim masuk zona hijau. Artinya dalam pemetaan masih termasuk aman melihat situasi politik dan keamanan. Contohnya saja pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Kaltim berlangsung aman dan damai.
“Provinsi Kaltim yang paling aman ! Untuk itu saya mengimbau kepada jajaran pemangku kebijakan mulai dari Lurah, Camat, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga Bupati dan Wali Kota di kabupaten/kota menyukseskan Pileg dan Pilpres. Untuk menghasilkan demokrasi nasional. Semua harus rukun menciptakan iklim politik sehat. Para ASN hingga TNI dan Polri juga saya imbau tetap junjung sikap netral, tidak boleh berpihak ataupun mendukung salah satu capres,” tegasnya.
Mantan Bupati Kutim ini juga menambahkan Rakor juga ditujukan agar pemerintah berjalan sinergi bersama TNI dan Polri mengantisipasi kerawanan jalannya Pemilu 2019. Di 2019 ini menjadi tahun politik, karena Pileg dan Pilpres pada 17 April mendatang jadi momen yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia. Pasalnya untuk pertama kalinya pemilihan dilakukan secara bersamaan.
Untuk itu harus ada sinergitas tiga pilar pemerintahan negara, lebih waspada dalam mengantisipasi kerawanan terhadap Pemilu serentak. Apalagi pada Pemilu serentak ini memilih Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Semua tidak boleh lengah, jika ada sesuatu yang mencurigakan langsung komunikasikan untuk menyelesaikan masalah. Fokusnya menjaga kestabilan keamanan, karena Kaltim terdiri dari berbagai macam etnis. Jika ada yang golput, itu hak pilihan individu masing-masing orang,” jelas Isran.
Sementara itu, Bupati Kutim Ismunandar ditemui selepas kegiatan mengutarakan hal yang sama, sesuai dengan arahan Gubernur bersama Pangdam, dan Wakapolda. Yaitu sikap pemerintah harus netral. Mengapa? Karena ASN sebagai pelayan masyarakat tidak boleh menunjukkan keberpihakan dan tak juga ada perlakuan yang berbeda kepada masyarakat, karena perbedaan pilihan politik.
“Hati-hati tangan, jari, gerakan dan ucapan posisi ASN netral. Aturannya jelas di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan yang tak boleh dilakukan ASN. Untuk itu saya sudah menyosialisasikan ke kecamatan-kecamatan bersama Kesbangpol Kutim, agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis meski memiliki hak politik. Misal mengarahkan warga memilih seseorang calon atau mengimbau pilih satu calon saja tidak boleh,” tegas Ismu mengingatkan. (dy/adv/hms13)
