VIRALKALTIM – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa jika pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, terutama yang berdampak pada daerah, maka perlu ada komunikasi yang jelas antara pemerintah daerah dan kementerian terkait. Langkah ini penting agar arah kebijakan efisiensi tidak menghambat pembangunan di Kutim.
Kalau ada efisiensi, kita akan lakukan komunikasi dengan kementerian. Terutama kalau yang di efisiensi itu bidang infrastruktur,” ujar Jimmi.
Ia menekankan bahwa sektor infrastruktur di Kutai Timur saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Karena itu, ia berharap kementerian tetap terlibat langsung dalam memastikan program pembangunan di Kutim tidak terhambat akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Kalau bidang infrastruktur yang di efisiensi, kami ingin kementerian terlibat langsung. Karena infrastruktur kita ini sudah sangat tertinggal,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Jimmi juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah pusat terhadap penguatan sektor ekonomi daerah. Ia berharap efisiensi tidak justru mengurangi alokasi dana yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kutai Timur.
“Untuk bidang ekonomi, kami tetap meminta dukungan penuh. Jangan sampai kebijakan efisiensi malah menurunkan semangat dan daya dorong pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jimmi menduga kebijakan efisiensi di tingkat nasional mungkin muncul karena menurunnya tingkat kepercayaan terhadap beberapa daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perhatian pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang masih berkembang seperti Kutim.
“Mungkin efisiensi ini karena kurangnya kepercayaan kepada semua daerah. Tapi bagaimanapun, partisipasi kementerian untuk memberikan kembali ke daerah itu wajib dilaksanakan,” tutur Jimmi.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian terus berjalan baik, agar setiap kebijakan efisiensi tetap memperhatikan kebutuhan dan kondisi riil di daerah. Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kutai Timur.(dy/adv)
