VIRALKALTIM– Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiranto S.IP, menyampaikan pandangan umum fraksinya pada Rapat Paripurna ke-XIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026. Paripurna tersebut membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaiannya, Pandi memberikan apresiasi atas Nota Penjelasan APBD 2026 yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Namun ia menegaskan bahwa penyusunan APBD harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada masyarakat.
Salah satu sorotan utama Fraksi Demokrat ialah pelaksanaan Multi Years Contract (MYC) 2026–2027. Pandi menyatakan dukungan penuh terhadap mekanisme kontrak tahun jamak sebagai strategi percepatan pembangunan infrastruktur.
Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan jalan antar-desa, kecamatan, serta peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) di seluruh wilayah. Pandi juga mengingatkan agar MYC dijalankan profesional, berbasis evaluasi dari program MYC sebelumnya.
Di bidang pendapatan daerah, Fraksi Demokrat menilai PAD Kutim masih stagnan dan belum menunjukkan kenaikan signifikan. Karena itu, Pandi mendorong pemerintah memperkuat strategi peningkatan PAD melalui pemetaan ulang pajak dan retribusi, digitalisasi perpajakan, serta optimalisasi kinerja BUMD agar tidak sekadar menjadi penerima modal.
Sorotan lainnya tertuju pada belanja daerah. Pandi menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh terpusat di ibu kota kabupaten, tetapi harus merata hingga pesisir, pedalaman, dan perbatasan. Infrastruktur dasar seperti jalan, telekomunikasi, air bersih, dan listrik harus menjadi prioritas.
Di sektor pendidikan, Fraksi Demokrat meminta pemerintah mempercepat realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memastikan alokasi 20 persen anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada kualitas sarana, tenaga pendidik, dan pemerataan layanan sekolah. Pada sektor kesehatan, pemerataan layanan kecamatan dan desa, ketersediaan tenaga medis, serta fasilitas rawat menjadi titik perhatian.
Fraksi Demokrat juga mendorong penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja berbasis hilirisasi, pengembangan pariwisata dan pertanian modern, serta ketahanan pangan melalui pemberdayaan petani dan nelayan lokal.
Mengakhiri penyampaiannya, Pandi Widiranto S.IP menegaskan bahwa Fraksi Demokrat akan terus mengawal APBD 2026 agar dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kutai Timur.(dy/adv)
