VIRALKALTIM, SANGATTA – Kebijakan pelaksanaan psikotes bagi peserta didik baru di SMP 3 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, menuai protes dari sejumlah orang tua siswa. Pasalnya, setiap siswa yang mengikuti psikotes dikenakan biaya sebesar Rp180 ribu, sehingga dinilai menambah beban pengeluaran keluarga di awal tahun ajaran baru.
Berdasarkan penelusuran, psikotes tersebut bertujuan untuk memetakan potensi, bakat, minat, serta gaya belajar siswa. Umumnya, tes psikologi lebih banyak diterapkan di sekolah swasta sebagai bagian dari proses pemetaan karakter peserta didik, sementara di sekolah negeri yang menerapkan sistem penerimaan berdasarkan domisili atau zonasi, pelaksanaan psikotes bukan merupakan persyaratan utama dalam penerimaan siswa baru.
Menanggapi adanya keluhan tersebut, Kepala SMP 3 Sangatta Utara, Daud Boro Patoding, menegaskan bahwa psikotes bukan merupakan kewajiban bagi seluruh siswa baru.
Menurutnya, pelaksanaan psikotes murni merupakan kebijakan internal sekolah untuk membantu guru mengenali potensi dan karakter belajar peserta didik sejak awal.
“Psikotes ini hanya kebijakan sekolah. Ini sudah tiga tahun kami terapkan,” ujar Daud saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, hasil psikotes digunakan sebagai dasar dalam memetakan kecerdasan, bakat, minat, hingga gaya belajar siswa. Dengan demikian, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik.
Meski demikian, Daud memastikan pihak sekolah tidak memaksa orang tua untuk mengikuti program tersebut. Orang tua yang keberatan dipersilakan untuk tidak mengikutsertakan anaknya tanpa memengaruhi status sebagai peserta didik di sekolah.
“Kalau orang tua tidak mau, tidak masalah kalau tidak ikut. Jadi tidak wajib,” tegasnya.
Meski telah mendapat penjelasan dari pihak sekolah, kebijakan tersebut masih menjadi perhatian sejumlah orang tua yang berharap seluruh program di sekolah negeri dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan dilakukan dengan sosialisasi yang lebih terbuka sebelum diterapkan.(dy)
